TUGAS 2 - AKUNTANSI INTERNASIONAL

Daftar perusahaan yang mengacu pada IFRS

1.      Samsung (Korea Selatan)                                              

2.      Royal Dutch Shell (Belanda)

3.      Toyota Motor Corporation (Jepang)

4.      PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Indonesia)

5.      Chevron (USA)  

6.      Logitech International (Swiss)

7.      Jardine Matheson Holdings (Inggris)

8.      Allianz (Jerman)

9.      Total S.A (Perancis)

10.  Volkswagen (Jerman)

                

3 Negara Yang Paling Banyak Mengacu IFRS

1. Amerika Serikat

Sistem hukum yang dianut negara ini adalah system Hukum Umum, karena menyatakan penyajian akuntansinya berorientasi secara wajar, dengan landasan GAAP.

Berikut merupakan usaha konvergensi dengan IFRS yang dilakukan oleh Amerika:

a. Akuntansi penggabunggan usaha, sama.

b. Goodwill dikapitalisasi dan diuji impairment –nya (sama)

c. Pencatatan investasi dalam perusahaan investasi 20%-50%, metode ekuitas (sama)

d. Penilaian aset di AS: biaya historis, IFRS: biaya historis dan nilai wajar.

e. Penuyusutan: manfaat ekonomis (sama)

f. LIFO digunakan di AS, dilarang di IFRS

g. Akuntansi kemungkinan kerugian diakrukan (sama)

h. Leases dikapitalisasi (sama)

i. Pajak tangguhan diakrukan (sama)

j. Tidak ada pencadangan perataan penghasilan (sama)

2. Belanda

Belanda merupakan negara yang menganut system Hukum Kode, walaupun penyajian akuntansinya berorientasi kearah penyajian yang wajar. Akuntansi Belanda telah dipengaruhi oleh Negara Amerika Seikat dan Inggris.

Berikut  Usaha Konvergensi dengan IFRS yang dilakukan oleh Belanda:

a. Metode akuntansi penggabungan usaha (sama)

b. Goodwill dari akuisisi dikapitalisasi dan diamortisasi sedang di IFRS dikapitalisasi dan diuji impairment

c. Pencatatan investasi pada perusahaan asosiasi 20%-50% (sama)

d. Penilaian aset dengan biaya historis dan nilai wajar (sama)

e. Penyusutan aset tetap menggunakan manfaat ekonomik (sama)

f.  LIFO diizinkan sedang IFRS melarang

g. Akuntansi kemungkinan kerugian diakrukan (sama)

h. Leases dikapitalisasi (sama)

i. Pajak tangguhan diakrukan (sama)

j. Pencadangan perataan penghasilan masih ada, sedang IFRS melarang.

3. Inggris

Inggris merupakan negara kesatu didunia yang mengembangkan profesi akuntansi. Inggris merupakan negara yang menganut system Hukum Umum, karena memiliki konsep ‘Penyajian wajar posisi keuangan dan hasil-hasil’ (the true and fair view).

Berikut adalah usaha konvergensi dengan IFRS yang dilakukan oleh Inggris:

a. Metode akuntansi penggabungan usaha dengan metode pembelian (sama)

b. Goodwill yang timbul karena akuisisi dikapitalisasi, sedang IFRS: diamortisasi

c. Pencatatan investasi dalam perusahaan asosiasi yang dimiliki 20%-50% (sama)

d. Penilaian aset dengan biaya historis dan nilai wajar (sama)

e. Penyusutan aset tetap di Inggris menggunakan manfaat ekonomik (sama)

f. LIFO dilarang (sama)

g. Akuntansi kemungkinan kerugian diakrukan (sama)

h. Leases keuangan dikapitalisasi (sama)

i. Pajak tangguhan di Inggris dikapitalisasi (sama)

j. Pencadangan untuk perataan penghasilan tidak diadakan (sama)

Alasan Digunakannya Hukum Umum Atau Hukum Kode Pada Suatu Negara

A. Hukum umum

Sistem hukum ini dikenal dengan istilah common-law yang membentuk bagian utama dari hukum banyak negara, terutama di negara-negara yang merupakan bekas koloni atau wilayah dari Britania Raya.

Akuntansi dalam Negara-negara hukum umum memiliki karakter berorientasi terhadap “penyajian wajar” transparasi dan pengungkapan penuh dan pemisahan antara akuntansi keuangan dan pajak. Akuntansi hukum umum sering disebut “Anglo Saxon”, “Inggis-Amerika”, atau “berdasarkan mikro”. Akuntansi hukum umum berawal di Inggris dan kemudian diekspor kenegara-negara seperi Australia, Kanada, Hongkong, India, Malaysia, Pakistan, dan Amerika Serikat.

Hukum umum di Inggris dibuat oleh hakim yang duduk di pengadilan dengan menerapkan logika dan pengetahuan mereka tentang sistem hukum terdahulu (stare decisis). Sebuah keputusan di Mahkamah Agung di Inggris, House of Lords bersifat terikat pada hirarki pengadilan-pengadilan di bawahnya dan pengadilanpengadilan harus mengikuti keputusan ini.

B. Hukum kode

Hukum kode biasa dikenal dengan hukum sipil (civil law) yang diilhami dari hukum Romawi dengan ciri ditulis dalam suatu kumpulan, dikodifikasi, dan tidak dibuat oleh hakim. Prinsip hukum kode adalah menyediakan kumpulan hukum yang tertulis dan dapat diakses oleh semua penduduk. Sistem ini merupakan sistem hukum yang paling banyak digunakan di dunia, kurang lebih di sekitar 150 negara menggunakannya.

Sistem hukum kode terlahir dalam perang dunia I atas pendudukan Napoleon di wilayah dataran dataran eropa seperti Belanda dan Jerman, yang kemudian diteruskan dalam masa penjajahan bangsa barat ke asia termasuk Kolonial Belanda yang melakukan penjajahan di Indonesia dengan tetap membawa sistem hukum kode, sehingga sejak saat itu beberapa negara sampai sekarang menganut sistem hukum kode, termasuk Indonesia.

Akuntansi dalam Negara-negara hukum kode memiliki karakteristik berorientasi legalistic, tidak membiarkan pengungkapan dalam jumlah kurang, dan kesesuaian antara akuntansi keuangan dan pajak. Akuntansi hokum kode disebut juga “continental”, “legalistic”, atau “seragam secara makro”. Hukum ini ditemukan dalam Negara-negara Eropa Kontinental dan bekas koloni mereka si Asia, Afrika, dan Amerika.

Sumber :

www.iasb.com
http://sesesey.blogspot.com/2014_04_01_archive.html
http://ayucintyavirayasti.blogspot.com/2014/04/tiga-negara-yang-paling-banyak-mengacu.html

TUGAS 1 : AKUNTANSI INTERNASIONAL

3 bursa efek di dunia dan standar pelaporan keuangan

1.      Indonesia ( Bursa Efek Indonesia)

Ketentuan Pelaporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan di pasar modal mengacu kepada peraturan Bapepam dan peraturan BEI,yaitu :

a)    Peraturan BAPEPAM nomor X.K.2. tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala.

b)   Peraturan BAPEPAM nomor VIII.G.7. tentang pedoman penyajian laporan keuangan.

c)    Peraturan BAPEPAM nomor VIII.G.11. tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan.

d)   Surat edaran BAPEPAM tentang pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emitan atau Peruasahaan Publik.

e)   Peraturan Pencatatan BEI nomor I-E tentang kewajiban Penyampaian informasi.

Jenis Laporan Keuangan

standar akuntansi indonesia dengan IFRS.

Laporan Keuangan yang lengkap terdiri dari atas 5 (lima) bagian, yaitu :

a)    Neraca

b)   Laporan Laba Rugi

c)    Laporan Arus Kas

d)   Laporan Perubahan Modal

e)   catatan atas Laporan Keuangan

2.      Bursa Saham London

Bursa Saham London (bahasa Inggris: London Stock Exchange, LSE) adalah sebuah bursa saham yang terletak di London. Didirikan pada 1801, bursa ini merupakan salah satu bursa saham terbesar di dunia, dengan banyak pencatatan saham dari luar negeri dan juga perusahaan Britania Raya.

Pada Juli 2004 Bursa Saham London pindah dari Threadneedle Street ke Paternoster Square, dekat dengan Katedral St. Paul, dan masih dalam "Square Mile" (sebutan untuk wilayah City of London). Resmi dibuka oleh Ratu Elizabeth II pada 27 Juli 2004.

FTSE merupakan indeks yang melacak performa dari pasar London.

Saham yang diperdagangkan di LSE menggunakan simbol saham LSE.

Standar Pelaporan Keuangan

Komite Standar Akuntans Inggris (Accounting Standard Committee-ASC) menerbitkan Pernyataan Standar Praktik Akuntansi 16 (Statement of Standard Accounting Practice-SSAP 16) “Akuntansi Biaya Kini” untuk masa percobaan 3 tahun pada bulan Maret 1980. SSAP 16 berbeda dengan SFAS 33 dalam dua hal utama. Pertama, apabila standar AS mengharuskan akuntansi dolar konstan dan biaya kini, SSAP 16 mengadopsi hanya metode biaya kini utnuk pelaporan eksternal. Kedua, apabila penyesuaian inflasi AS berpusat pada laporan laba rugi, laporan biaya kini di Inggris mewajibkan baik laporan laba rugi dan neraca biaya kini, beserta catatan penjelasan.
Standar di Inggris memperbolehkan tiga pilihan pelaporan, yaitu :

1. Menyajikan akun-akun biaya kini sebagai laporan keuangan dasar dengan akun-akun pelengkap biaya historis.
2. Menyajikan akun-akun biaya historis sebagai laporan keuangan dasar dengan akun-akun pelengkap biaya kini.
3. Menyajkan akun-akun biaya kini sebagai satu-satunya akun yang dilengkapi dengan informasi biaya historis yang memadai.

3.      Bursa saham Tokyo

Bursa Saham Tokyo yang disebut Tosho atau TSE untuk jangka pendek adalah bursa saham yang terletak di Tokyo , Jepang . Bursa Saham Tokyo didirikan pada tanggal 15 Mei 1878, sebagai Tokyo Kabushiki Torihikijo (东京 株 式 取 引 所) di bawah arahan kemudian - Menteri Keuangan Okuma Shigenobu dan advokat kapitalis Shibusawa Eiichi. Ini adalah bursa saham terbesar kedua di dunia dengan kapitalisasi pasar agregat dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar . Itu 2.292 perusahaan yang terdaftar dengan kapitalisasi pasar gabungan sebesar US $ 4,5 triliun hingga November 2013.

Pada Juli 2012 merger yang direncanakan dengan Osaka Securities Exchange telah disetujui oleh Japan Fair Trade Commission . Entitas yang dihasilkan , Jepang Efek Group ( JPX ) (日本 取引 所 グループNihon Torihikijo Gurūpu ) , diluncurkan pada tanggal 1 Januari 2013.

Standar Pelaporan Keuangan

Perusahaan yang didirikan menurut hukum komersial diwajibkan untuk menyusun laporan wajib yang harus mendapat persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham yang berisi neraca, lapioran laba rugi, laporan usaha, proposal atas penentuan penggunaan (apropriasi) laba di tahan, skedul pendukung.

Catatan yang menyertai neraca dan laporan laba rugi menjelaskan kebijakan akuntansi dan memberikan detail pendukung . Laporan usaha berisi garis besar usaha dan informasi mengenai operasi, posisi keuangan dan hasil operasi. Sejumlah skedul pendukung juga wajib dibuat, terpisah dari catatan atas laporan keuangan, yang meliputi:

1. Perubahan dalam modal saham dan cadangan wajib
2. Perubahan dalam obligasi dan utang jangka panjang dan jangka pendek
3. Perubahan dalam aktiva tetap dan akumulasi depresiasi
4. Aktiva dalam penjaminan
5. Jaminan utang
6. Perubahan dalam provisi
7. Jumlah yang terutang kepada dan yang tertagih dari pemegang saham pengendali
8. Kepemilikan ekuitas dalam anak perusahaan dan jumlah lembar saham perusahaan yang dimiliki oleh anak perusahaan tersebut
9. Piutang yang berasal dari anak perusahaan
10. Transaksi dengan direktur, auditor wajib, pemegang saham pengendalidan pihak ketiga yang menimbulkan konflik kepentingan
11. Remunerasi yang dibayarkan kepada direktur dan auditor wajibInformasi ini disusun untuk satu tahun tunggal berdasarkan suatu induk  perusahaan dan diaudit oleh auditor wajib. Hukum komersial tidak mengharuskanlaporan arus kas.

     Kebanyakan praktik akuntansi dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari Perubahan Besar dalam Akuntansi. Perubahan- perubahan terakhir ini meliputi :

1. Mengharuskan perusahaan yang mencatatkan sahamnya untuk membuat laporan arus kas
2. Memperluas jumlah anak perusahaan yang dikonsolidasikan berdasarkan kendali yang dimiliki dan bukan persentase kepemilikan
3. Memperluas jumlah perusahaan afiliasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas berdasarkan pengaruh signifikan dan bukan pada persentase kepemilikan
4. Menilai investasi dalam surat berharga sebesar harga pasar dan bukan biaya perolehan
5. Provisi penuh atas kewajiban tangguhan
6. Akrual penuh atas pensiun dan kewajiban pension lainnya.Akuntansi di Jepang  sedang dibentuk ulang agar sesuai dengan IFRS.

 Informasi mengenai IFAC dan IASB.

1. IFAC (International Federation of Accountants)

IFAC adalah organisasi global untuk profesi akuntansi yang didedikasikan untuk melayani kepentingan publik dengan memperkuat profesi dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi internasional yang kuat. IFAC terdiri dari 167 anggota dan asosiasi di 127 negara dan wilayah hukum, mewakili sekitar 2,5 juta akuntan dalam praktek publik, pendidikan, layanan pemerintah, industri dan perdagangan.

Organisasi-organisasi yang ada di situs Web IFAC :

a)   IAESB (International Accounting Education Standards Board)

b)   IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board)

c)   IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants)

d)   IPSASB (International Public Sector Accounting Standards Board)

1.      IASB (International Accounting Standard Board)

Badan Standar Akuntansi Internasioanl (IASB), merupakan badan pembuat standar sektor swasta yang independen yang didirikan pada tahun 1973 oleh organisasi akuntansi profesional di sembilan negara dan direstrukturasi pada tahun 2001. IASB mewakili organisasi akuntansi dari sekitar 100 negara. Dengan sedemikian luasnya dasar dukungan ini, IASB merupakan kekuatan pendorong dalam penentuan standar akuntansi.

Standar IASB sangat kompatibel dengan standar akuntansi yang berlaku di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan negara-negara lain yang menggunakan akuntansi Anglo Saxon. Standar Pelaporan Keuangan Internasional saat ini telah diterima secara luas di seluruh dunia. Sebagai contoh, standar-standar itu (1) digunakan oleh banyak negara sebagai dasar ketentuan akuntansi nasional; (2) digunakan sebagai acuan internasional di kebanyakan negara-negara industri utama dan negara-negara pasar berkembang yang membuat standarnya sendiri; (3) diterima oleh banyak bursa efek dan badan regulator yang memperbolehkan perusahaan asing atau domestik untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun menurut IFRS; dan (4) diakui oleh Komisi Eropa dan badan supranasional lainnya.

IASB bertanggung jawab untuk pengembangan dan diundangkannyaStandar Pelaporan Keuangan Internasional (SAK), diperlukan atau diizinkan untuk digunakan oleh perusahaan di lebih dari 100 negara. IFAC mendukung independen International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), yang bertanggung jawab untuk mengembangkan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSASs). IPSASs digunakan oleh peningkatan jumlah otoritas publik, termasuk pemerintah pusat dan daerah, lembaga dan badan pengawas dari seluruh dunia dan oleh banyak organisasi internasional.

sumber :
http://jaqqaaria.blogspot.com/2011/04/tugas4-akuntansi-internasional.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_efek_London

http://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Stock_Exchange

http://bandi.staff.fe.uns.ac.id/files/2009/09/1-akuntansi-standar1.pdf